Di Jabar, Kabupaten Cianjur Peringkat Kedua PMI Bermasalah

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID,CIANJUR - Kabupaten Cianjur menduduki peringkat kedua di Jawa Barat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang paling banyak bermasalah.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPW Jawa Barat Dhani Rahmad kepada wartawan, Rabu (24/4).

"Kami berharap pemerintah (Kabupaten Cianjur) lebih peduli terhadap PMI," harap Dhani.

BACA JUGA:Minimalisir Kasus Kekerasan Terhadap Anak, DPPKBP3A Cianjur Luncurkan Inovasi 'Susan Peka'

Dhani menjelaskan, sejak Januari 2023 sampai April 2024. FPMI DPW Jawa Barat menerima pengaduan PMI kurang lebih 1.400 pengaduan. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Cianjur menduduki posisi kedua terbesar dalam kasus PMI yang bermasalah.

"Pertama Karawang, kedua Cianjur, ketiga Sukabumi. Jadi kalau kalkulasi hitungan Jawa Barat, Cianjur ini nomor dua untuk PMI ilegal non prosedural, mungkin secara persentase Cianjur ini sekitar 35 persen TKI non prosedural yang berangkat secara ilegal," jelas Dhani.

Menurutnya, jumlah PMI yang bermasalah dengan kekerasan fisik oleh majikannya hanya ada beberapa orang, selebihnya rata-rata seperti tidak digaji, sudah habis kontrak tidak dipulangkan, sakit dan terlantar di luar negeri, dan TKI yang kaburan.

BACA JUGA:Pemkab Cianjur Dinilai Kurang Perhatikan Pekerja Migran

"Jadi harapan kita untuk pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya, ke depan agar lebih peduli terhadap PMI. Banyak sekali warga Cianjur yang masih terlantar di luar negeri membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Itu harapan kami selaku sosial kontrol perlindungan PMI," tuturnya

Dhani meyakini alasan Kabupaten Cianjur menjadi nomor kedua terbesar di Jawa Barat dalam permasalahan PMI karena banyak PMI dari Kabupaten Cianjur yang turun temurun.

"Kalau berbicara TKW asal Cianjur, mungkin dari dulu, sekitar 35 persen menggantungkan hidupnya dengan menjadi TKW di luar negeri terutama Cianjur Selatan," katanya.

"Cuma bedanya kalau dulu katanya resmi, lebih terkoordinir, lebih efektif dalam perlindungan karena diketahui oleh pemerintah," tambahnya

Kalau sekarang, tambah Dhani, banyak PMI asal Kabupaten Cianjur yang berangkat ke luar negeri dengan cara  non prosedural, ilegal dan pemerintahnya tidak peduli terhadap PMI. 

"Cenderung diabaikan (pemerintah), pengaduan atau apa, cenderung diabaikan. Walaupun dia TKW, tapi kan dia warga Cianjur yang berhak mendapatkan keadilan yang sama," ungkapnya.

Sumber: