Dihadiri Para Kades, Bapenda Cianjur Gelar Monev PBB-P2 Tahun 2024

Dihadiri Para Kades, Bapenda Cianjur Gelar Monev PBB-P2 Tahun 2024

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Pajak Daerah Bapenda Cianjur, Samudra Wira Purnama--

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur menggelar rapat monitoring dan evaluasi pajak bumi dan bangunan PBB-P2 tahun 2024, sekaligus sosialisasi program Kadus Keliling (Dusling) tahun 2024, di Taman Wisata Sevillage. Desa Ciloto. Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur pada 9 hingga 11 Desember 2024.

Adapun yang menjadi pesertanya adalah para kepala desa se-Kabupaten Cianjur yang dibagi menjadi 3 gelombang. Satu gelombang sebanyak 120 peserta.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Pajak Daerah Bapenda Cianjur, Samudra Wira Purnama mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini di Sevillage terkait rapat koordinasi monitoring evaluasi (Monev) pengelolaan pajak PBB P2 sekaligus sosialisasi program Kadus Keliling (Dusling).

“Selain monev PBB, kita juga memberikan apresiasi kepada desa-desa dalam pencapaian administrasi PBB yang sudah hampir mencapai 100% di desa-desa,” katanya kepada wartawan.

BACA JUGA:Ekonom: Definisi Barang Mewah Dalam Kebijakan PPN Harus Diperjelas

BACA JUGA:Wamen : UMKM Menuju Pasar Global Perlu Ilmu dan Teknologi

Dalam pengelolaan penagihan PBB yang di kelola para kadus, Bapenda membuat inovasi program dusling, dengan tujuan untuk memudahkan dan memfasilitasi pembayaran, sehingga bisa mempermudah akses masyarakat membayar pajak di desa.

"Dengan adanya program Dusling, kedepan masyarakat bisa langsung membayar pajak ke para kadus dengan menggunakan aplikasi yang sudah terkoneksi dengan Bank Jabar," ujarnya.

Disamping itu, lanjut Samudra, ketika masyarakat membayar pajak, bisa secara realtime serta menerima struk pelunasan secara langsung dari kadus.

Samudra berharap dengan adanya program Dusling tersebut segala permasalahan yang muncul di desa akan terselesaikan, kemudian akses pembayaran pajak PBB khususnya di masyarakat bisa lebih cepat dan murah serta bisa meningkatkan kepercayaan pengelolaan PBB yang ada di tingkat desa.

Sumber: