Alami Kenaikan 2,5 Persen, Anggaran Belanja Disdikpora Cianjur Capai Rp1,7 T di 2025

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin mengaku dari tahun ke tahun OPD-nya selalu mengalami kenaikan pagu atau anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, Disdikpora Kabupaten Cianjur mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1.660.827.025.427,04.

Sementara di 2025 ini, sesuai Perda Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025, OPD tersebut menerima pagu anggaran sebesar Rp 1.702.581.155.312,78.

"Tahun ini juga alami kenaikan anggaran belanja dari APBD TA 2025, naiknya sekitar 2,5 persen," ungkap Ruhli saat ditemui di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jalan Siliwangi, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Libur Panjang, Okupansi Hotel di Cianjur Rata-rata Capai 69 Persen

BACA JUGA:Hasil KRYD, Polres Cianjur Amankan Ratusan Knalpot Brong dan Botol Miras

Ruhli menyebut, kenaikan anggaran sekitar Rp 41.754.129.885,74 itu karena meningkatnya jumlah tunjangan yang harus dialokasikan oleh Disdikpora. Meskipun jumlah maupun persentasenya tidak disebutkan oleh Ruhli.

"Seperti yang kita tahu, tahun ini akan ada penerimaan 3.066 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru. Disdikpora harus mengalokasikan anggarannya untuk kesejahteraan mereka," ungkap Ruhli.

Ruhli mengatakan, gaji hingga tunjangan kinerja (tukin) dari ribuan PPPK tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 98 Tahun 2020 Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disempurnakan dalam Perpres RI Nomor 11 tahun 2024.

"Gaji dan tukin mereka (PPPK) sudah diatur oleh pemerintah pusat, kita tinggal menjalankan," katanya.

BACA JUGA:Ratusan Pedagang Ramaikan Lomba Mancing Bersama HUT PIC Ke-9

BACA JUGA:Pemdes Cimacan Berharap Pemkab Cianjur Perbaiki Jalan Raya Cibodas yang Rusak

Sementara, untuk urusan wajib Disdikpora di Provinsi Jawa Barat yakni pembangunan infrastruktur sekolah baik jalan dan kelas, Ruhli menyebut mengalami penurunan.

"Urusan wajib itu pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana, kita serahkan ke kementerian. Karena akan ada refocusing anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis pemerintah pusat," jelasnya.

Sumber: