Cianjur Terapkan PPKM Darurat, Fraksi Partai NasDem Minta Penyaluran Bansos tidak Tumpang Tindih

Cianjurekspres.net - Ketua Fraksi Partai NasDem, Rustam Effendi, meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Cianjur, dari 3-20 Juli 2021 tidak tumpang tindih dan harus tepat sasaran. Rustam mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati Cianjur melalui Ketua DPRD bahwa salah satu hasil LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu poinnya bahwa penyaluran bansos terutama yang terdampak Covid-19 selama ini dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial belum tepat sasaran. "Mudah-mudahan dalam hal ini pihak Dinas Sosial bisa segera mempersiapkan data. Dimana nantinya, calon penerima bantuan tersebut tidak tumpang tindih antara yang sudah menerima bantuan PKH, BPNT tidak lagi menerima bantuan untuk sifatnya mungkin apakah BLT atau sembako. Itu nanti akan diputuskan oleh Forkopimda karena hal tersebut masih di godok," ujar Rustam kepada cianjurekspres.net, Sabtu (3/7/2021). Pada prinsipnya, jelas Rustam, Fraksi Partai NasDem sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Bupati Cianjur dalam menindaklanjuti instruksi dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menerapkan PPKM Mikro Darurat di Kabupaten Cianjur. "Kita berharap langkah-langkah tersebut bisa meminimalisir, lebih jauhnya lagi sebagai bahan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan betapa pentingnya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga rekan-rekan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjalankan 5 M," katanya. Rustam juga mengapresiasi masukan dari rekan-rekan Anggota DPRD pada rapat persiapan pelaksanaan PPKM Darurat di Pendopo kemarin ditanggapi dengan sangat positif oleh Bupati Cianjur dan insyaAllah akan dilaksanakan. Diantaranya adalah, pembagian dan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang selama ini masih tertunda karena alasan administrasi agar segera secepatnya dibayarkan. Kemudian penambahan ruang isolasi dan juga tempat isolasi yang selama ini dipusatkan di Ciherang, Cipanas. " Kita mengajukan melalui Ketua Dewan menyampaikan kepada Bupati untuk misalnya Gedung Koni dan juga Asrama Haji untuk dijadikan sebagai rumah sakit lapangan salah satunya agar bisa menampung pasien-pasien khusus yang sudah reaktif atau berdasarkan hasil tes positif," ungkap Rustam. Begitu pun dengan ketersedian oksigen juga harus diperhatikan, serta setiap Puskesmas untuk juga menyiapkan obat dan antigen secara gratis kepada masyarakat. "Sehingga bisa di deteksi lebih dini, mengingat memang saat ini lonjakan kasus yang luar biasa terutama di Kabupaten Cianjur ini. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut setidaknya bisa meminimalisir atau sedikit menurunkan kurva ledakan sehingga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau faskes (fasilitas kesehatan) dimanapun itu bisa ditangani dan lebih jauhnya lagi bisa diselamatkan," tutur Rustam. Terkait dengan refocusing anggaran, Rustam menilai tentunya merupakan sebuah konsekuensi ketika mengambil kebijakan PPKM. Apalagi dalam hal ini sifatnya PPKM darurat. "Karena tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten dan jajarannya tujuan utama adalah untuk kesejahteraan masyarakat," katanya. "Artinya kita tidak bisa mengesampingkan pula dampak-dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang terkena imbas dari PPKM Mikro Darurat ini," sambungnya.(hyt)

Sumber: