Dinas Sosial Ungkap Penerima Bansos BPNT di Cianjur Cenderung Bertambah

CIANJUR, CIANJUR EKSPRES - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur Asep Suparman mengatakan, setiap tahun perubahan data bagi keluarga penerima manfaat (KPM) selalu terjadi dan cenderung bertambah. 

Asep mengatakan, berdasarkan data yang ada di PT Pos Indonesia Cabang Cianjur untuk tahun 2022 ada 246 ribu KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

BACA JUGA:Penusuk Bocah SD di Cimahi Terancam Hukuman Mati

"Kalau untuk data dalam setiap tahunnya selalu ada perubahan, bahkan perubahan itu cenderung pada tambahan bagi BKPM BPNT," kata Asep, belum lama ini saat ditemui di Kantor Pos Indonesia cabang Cianjur. 

Asep mengatakan, perubahan data tersebut langsung dari Kemensos Ri. "Untuk data biasanya memang langsung dari pusat, yang langsung diserahkan ke PT Pos Indonesia," katanya. 

Dikatakan Asep, untuk data jumlah KPM BPNT memang dinamis atau dipastikan ada perubahan per triwulan. 

BACA JUGA:Kronologi Kapal Cantika Express 77 Terbakar di Tengah Laut, 14 Orang Meninggal Dunia

"Perlu diketahui bahwa untuk data KPM BPNT saat ini dari kementerian pusat langsung ke PT Pos jadi untuk Dinsos hanya menunggu dan mendapatkan informasi data dari PT Pos itu sendiri," jelasnya.

Sementara Itu Ketua DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Hendra Malik mengatakan, penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Kemensos RI tentunya punya harapan baik agar program pemerintah bagi warga miskin itu tidak bocor atau terarah. 

Namun lanjut Hendra, jika dilihat dari sistem penyaluran yang ada saat ini justru pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos tentunya harus melihat langsung ke lapangan terlebih pada saat penyaluran karena selain ribet si KPM pun terkesan lebih ribet. 

BACA JUGA:Jangan Asal Semprot! Ini 4 Tips Pakai Parfum Agar Wangi Tahan Lama

"Kenapa saya bilang lebih ribet, karena si KPM ini terlebih dahulu ikut antre di Kantor Pos untuk pengambilan saldo sebesar Rp200 ribu, selanjutnya dibelanjakan lagi untuk kebutuhan sembako," katanya. 

Yang jadi persoalan lanjut Hendra, apakah pemerintah mengetahui secara persis uang yang diterima KPM dari Kantor Pos akan digunakan sepenuhnya untuk BPNT. 

"Jadi disinilah pentingnya pengawasan dan juga edukasi sepenuhnya dari pemerintah bagi para KPM BPNT," kata Hendra.

Sumber: