Bahlil tak Berencana Jadikan Jokowi Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar

Rabu 21-08-2024,20:00 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia menegaskan tak berencana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

"Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina, itu sampai hari ini nggak ada. Saya sudah diskusi kok, nggak ada," kata Bahlil saat konferensi pers Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu. Menurutnya dalam musyawarah tersebut pun tidak ada pembahasan mengenai dewan pembina partai. Secara garis besar, menurutnya musyawarah itu pun membahas tiga agenda, yakni pemilihan ketua umum, pengesahan program kerja, hingga pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Walaupun begitu, dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi bisa saja menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar seperti yang diisukan sebelumnya. Karena menurutnya di negara demokrasi ini siapa saja berhak untuk berdoa. BACA JUGA:Menko Polhukam Ajak Seluruh Pihak Jaga Stabilitas Politik dan Hukum BACA JUGA:KPU: Pengetahuan Masyarakat Cianjur Tentang Pilkada Serentak 2024 Baru 45 Persen "Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ah paten barang itu kan," kata Bahlil. Di samping itu, dia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena adanya intervensi dari pemerintah. Sebab, dia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah. "Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua inisiatif pemerintah, tidak benar itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 setelah berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 dan tingkat 2 menyampaikan dukungannya. BACA JUGA:Pasca Putusan MK, Partai NasDem Berpeluang Usung Paslon Sendiri di Pilkada Cianjur 2024 BACA JUGA:Golkar Sebut Putusan MK Berpotensi Ubah Konstelasi Politik di Pilkada "Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir pada munas xi setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?" tanya Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar Adies Kadir di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Adapun Bahlil sebelumnya telah disepakati untuk menjadi calon tunggal ketua umum atau ketua formatur. Dia sebelumnya telah lolos tahap pendaftaran dan menyisihkan Ridwan Hisjam yang tidak lolos dalam tahap itu. Pada agenda selanjutnya, Munas XI Partai Golkar pun rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada pukul 18.30 WIB. Di agenda tersebut Bahlil akan ditetapkan secara resmi sebagai pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu.

Tags : #munas xi partai golkar #ketua dewan pembina partai golkar #jokowi #bahlil lahadalia

Kategori :

Bahlil tak Berencana Jadikan Jokowi Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar

Terkait

Jokowi Tumpangi Pesawat Komersial Pulang ke Solo Pasca-Purnatugas

Jokowi Minta TNI/Polri jadi Institusi Pertama Lindungi Perempuan dan Anak

Jokowi Tegaskan Perpindahan ASN ke IKN Dilakukan Setelah Fasilitas Siap

Ketum Golkar Bahlil Hargai Airin yang Mendapat Dukungan dari PDIP

Istana Tanggapi Sosok "Raja Jawa" yang Disebut Bahlil

Terpopuler

BCA Respons Soal Pemangkasan Suku Bunga The Fed 25 Bps

Solusi Cerdas untuk Mewujudkan Ibadah Haji dengan Aman dan Terencana

Gak Perlu Simpan Lagi di Dompet, Tarik Tunai di ATM Bisa Tanpa Kartu lewat BRImo

Keuntungan Menjadi Nasabah BRI bagi Warga Muratara

Heboh Warga Temukan Terowongan Bawah Tanah di Cikalongkulon Cianjur

Terkini

Heboh Warga Temukan Terowongan Bawah Tanah di Cikalongkulon Cianjur

Pengelola Tol Cipali Pastikan Kesiapan Layanan di Musim Libur Natal

Menperin Dukung Upaya Mentan untuk Serap Produksi Susu Domestik

Mendikdasmen Tidak Akan Tergesa-gesa Putusakan Kebijakan PPDB Zonasi

Ada Penjaminan, KUR Tak Termasuk Kredit UMKM yang Bisa Diputihkan