Prabowo Perlu Reformasi Struktural Demi Stabilitas Jangka Panjang

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reformasi struktural demi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sarannya itu merespons laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan pada level 5,1 persen sepanjang periode pemerintahan Prabowo. Angka ini jauh di bawah target Prabowo yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa 29 Oktober 2024.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2024, IMF membahas proyeksi ekonomi, inflasi, transaksi berjalan, investasi, dan tingkat pengangguran di Indonesia.

BACA JUGA:Rupiah Tergelincir Seiring dengan Menurunnya Ekspektasi Pemotongan FFR

BACA JUGA:Wamentan Minta Badan Gizi tak Memaksakan Susu dalam Menu Makan Gratis

Meskipun inflasi diperkirakan tetap stabil, IMF mencatat bahwa pengangguran masih relatif tinggi dan investasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Awalil menyarankan agar Prabowo melakukan reformasi, utamanya pada kebijakan sektor riil untuk mendorong investasi dan produktivitas tenaga kerja.

“Menurut saya, jangan mengejar 8 persennya, tetapi mengejar kualitas pertumbuhan ekonominya. Jika pemerintahan Prabowo ini bisa membuat rata-rata pertumbuhan 6 persen yang sangat berkualitas, baru kita bisa bicara soal 8 persen di prioritas keduanya,” ujar dia.

Senada dengan Awalil, Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky berpendapat perbaikan kualitas institusi menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:3 Keuntungan Buka Tabungan BRI Simpedes Usaha Buat Para Pengusaha Mikro

BACA JUGA:Diberdayakan BRI, Bisnis Klaster Petani Salak Ini Melejit!

Dia melanjutkan, perbaikan institusi dapat mendorong produktivitas hingga penciptaan lapangan kerja. Hal ini diyakini dapat menjadi salah satu pendongkrak kinerja ekonomi hingga mencapai pertumbuhan 8 persen.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan rasio pajak dan kualitas belanja. Dengan mendorong kedua hal ini, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi disinyalir bakal positif.