MK Putuskan Sengketa Pilkada Cianjur 2024 Tidak Dapat Diterima, Jubir Paslon Wahyu-Ramzi: Sudah Terprediksi

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memutuskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Cianjur 2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Herman Suherman-Muhammad Solih Ibang (Herman-Ibang) dinyatakan tidak dapat diterima.

 

 

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo

membacakan putusan perkara nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Gedung MK, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025 malam.

 

 

Menanggapi putusan MK tersebut, Juru Bicara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur nomor urut 2, Mohammad Wahyu-Ramzi, Muhammad Toha, mengatakan, hakim konstitusi sudah membacakan putusannya bahwa gugatan Pemohon Paslon 01 tidak dapat diterima.

 

“Barusan kan hakim konstitusi sudah membacakan putusannya bahwa gugatan pemohon itu tidak dapat diterima. Artinya keputusan KPU tentang perolehan suara tidak dianulir, tinggal nanti KPU menindaklanjuti pleno untuk penetapan calon terpilih,” katanya kepada Cianjur Ekspres, saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu 5 Februari 2025.

BACA JUGA:Gerindra Undang Megawati Hingga Jokowi Hadiri HUT pada 15 Februari

BACA JUGA:Presiden dan PM Anwar Kompak Tertawa Karena Kelakar Minta Mobil F1

 

 

Toha melanjutkan, KPU nanti tinggal menindaklanjuti pleno berdasarkan putusan MK bahwa Wahyu-Ramzi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

 

“Setelah itu menunggu proses untuk pelantikan,” kata Toha.

 

 

Ditanya terkait kondisi tim Wahyu-Ramzi saat ini, Toha menjawab bahwa mereka sudah paham bahwa posisi kemenangan tidak akan tergoyahkan. Sebab menurutnya yang dituntut pemohon tidak beralasan fakta riil di lapangan.

 

 

“Sehingga santai-santai, dan faktanya memang MK memutuskan demikian. Sudah terprediksi, kenapa? Karena yang dipermasalahkan sebetulnya di lapangan kondisinya terbalik. Kalaupun terstruktur sistematis dan masif, itu harus ada kebijakan pemerintah, kalau kebijakan pemerintah berarti incumbent, sedangkan Wahyu-Ramzi bukan incumbent. Jadi jauh dari terstruktur sistematis dan masif,” ujarnya.

BACA JUGA:Formappi: Publik Tunggu Perubahan DPR Jika Ingin Kepercayaan Naik

BACA JUGA:Dr Karlina Sebut Perguruan Tinggi Tidak Berwenang Urus Tambang

 

Sementara, kuasa hukum Tim BHSI Deden Muharam, Unang Margana, dan Jhon Zainuddin tak mengangkat panggilan telepon guna upaya konfirmasi.

Sumber: