“Kami meminta agar operasional dihentikan sementara sampai seluruh persoalan izin dan dampak lingkungan diselesaikan. Kalau dipaksakan, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
BACA JUGA:Pasca Keracunan Massal, Tiga Penyedia MBG di Cianjur Ditutup Sementara
BACA JUGA:Presiden Prabowo Tegaskan MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Lapisan Paling Bawah
Sementara itu, Kepala Desa Palasari, Ridwan menjelaskan bahwa polemik dapur SPPG MBG tersebut lebih kepada persoalan lokasi, bukan substansi program nasional.
"Terkait perizinan dalam polemik dapur SPPG MBG Cipanas Cianjur, pemerintah desa menyatakan telah ada persetujuan dari unsur RT dan RW. Namun, pemerintah desa juga mengakui masih terjadi perbedaan pandangan antara Paguyuban dengan sebagian warga lainnya," jelasnya.
Ridwan menambahkan, dapur SPPG MBG Cipanas Cianjur belum memasuki tahap operasional karena dapur tersebut belum resmi beroperasi, meski nota kesepahaman telah ada.
Dia juga mengungkapkan bahwa polemik dapur SPPG MBG Cipanas Cianjur menjadi ujian tata kelola implementasi program MBG di daerah.
BACA JUGA:Komisi IV DPRD Cianjur Desak Satgas MBG Berfungsi Optimal
BACA JUGA:GMNI Desak Pemerintah Evaluasi dan Audit Program MBG di Cianjur
"Di satu sisi pemerintah didorong mempercepat realisasi program nasional, namun di sisi lain kepatuhan terhadap izin lingkungan, tata ruang, dan hak warga terdampak tetap menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan," ungkapnya.