"Wajar kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah yang punya kepentingan, yang ingin mengambil keuntungan. Tidak ada urusan. Kepentingan rakyat harus diutamakan," katanya.
BACA JUGA:Dekatkan Akses Pangan, RK Dadan Surya Negara Fasilitasi GPM di Campaka Cianjur
BACA JUGA:Dinas Pangan Cianjur Genjot Penyerapan Logistik Beras dengan Berbagai Upaya
Karena itu, Mentan Amran mengajak organisasi masyarakat, khususnya organisasi Islam, untuk berada di garis depan dalam memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan mafia pangan dan korupsi.
"Organisasi Islam harus tampil terdepan, memberi contoh dan teladan. Kita harus menjadi contoh di dunia," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Zaitun Rasmin menilai keberanian pemerintah memberantas praktik penipuan dan mafia pangan merupakan bagian dari tugas negara yang perlu didukung bersama.
"Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo," ujarnya.
BACA JUGA:Titiek Soeharto: Swasembada Pangan Harus Sejahterakan Petani
BACA JUGA:Kejari Kedepankan Pencegahan Cianjur Penyimpangan Dana Desa Lewat Program Jaga Desa
Ia menegaskan organisasi kemasyarakatan juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah karena dinilai bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
"Kami dari ormas memberikan dukungan penuh bahwa ini demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami tidak ragu sedikit pun tentang hal tersebut," katanya.
KH Zaitun berharap Mentan Amran bersama Presiden Prabowo Subianto terus mengawal agenda tersebut hingga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga Pak Menteri dan Pak Prabowo terus memimpin langkah ini sampai sejahtera, insyaallah. Seperti cita-cita beliau, ingin mewujudkan kesejahteraan di negeri tercinta ini," ujarnya.
BACA JUGA:Menkes Ajak Gen Z Biasakan Konsumsi Pangan Lokal Lewat
BACA JUGA:Jaga Inflasi, Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan
Mentan Amran menegaskan dukungan berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting bagi pemerintah untuk membersihkan sektor pangan dari praktik yang merugikan rakyat. Kolaborasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, petani hingga masyarakat diharapkan tidak hanya menjaga keberhasilan swasembada, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan pangan benar-benar kembali kepada rakyat melalui harga yang wajar, mutu yang terjamin, serta tata niaga yang sehat dan berkeadilan.(kementan.go.id)