Kondisi Jalan Mantap Disoroti Dewan, Dinas PUPR Cianjur Sebut Lampaui Target Tapi Masih Ketinggalan?

Cianjurekspres.net - Panitia Khusus LKPJ Bupati Cianjur 2019 yang dibentuk DPRD menemukan fakta masih adanya kondisi kurang baik pada jalan mantap dengan jenis lapisan penetrasi (Lapen). Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur 2019 yang digelar daring, belum lama ini. Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati 2019, M Isnaeni mengatakan berdasarkan laporan dari Pemkab Cianjur kondisi mantap jalan mencapai 62,33 persen atau 832.211 km atau meningkat 19,70 persen dari tahun sebelumnya sebesar 52,07 persen atau 666.558 km. "Fakta di lapangan, kami menemukan kondisi jalan yang termasuk kondisi mantap dengan jenis penanganan lapis penetrasi. Pada beberapa permukaan badan jalan kondisinya kurang baik," kata Isnaeni. Secara tegas Politisi Partai Golkar itu mengatakan, bahwa penanganan jalan dengan dilapisi aspal (hotmix) tidak akan bertahan lama. "Atas kondisi ini kami berpendapat penanganan jalan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan beton agar umur jalan mantap lebih lama," papar Isnaeni saat membacakan hasil laporan Pansus LKPJ. Di sisi lain, Isnaeni mengungkapkan Tim Pansus LKPJ memberikan apresiasi program penataan jalan di sekitar wilayah Kota Cianjur. "Akan tetapi tentunya hal ini tidak hanya mengedepankan faktor estetikanya saja dan mengabaikan ketersediaan drainase sebagai unsur penunjang yang berfungsi sebagai saluran pembuangan air. Sehingga di saat musim hujan ruas jalan yang ada di wilayah Kota Cianjur menjadi banjir," katanya. Sebelumnya, pada rapat pansus jelang Paripurna LKPJ di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (4/5). Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Wisnu Ardianto mengungkapkan, kondisi jalan mantap di Cianjur meski sudah mencapai 62 persen dan melampaui target 60 persen jika dibanding dengan kabupaten kota di Jawa Barat rankingnya masih dibawah. "Walaupun sudah memenuhi target renstra (Rencana Strategis), dibanding pencapaian kabupaten kota di Jabar, masih ketinggalan. Artinya sisa jalan yang masih rusak butuh di 100 persen kan mencapai optimalisasi kondisi mantap," katanya. Menurutnya, sisa jalan yang jelek perlu di 100 persen kan untuk mendukung secara signifikan pencapaian wilayah berkembang. Wisnu menambahkan, jika diganti dengan konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) relatif murah dibandingkan dengan Rigid Pavement atau perkerasan jalan dengan cara beton. Sehingga jangkauan ke wilayah yang jalannya jelek akan lebih banyak. "Wilayah yang tersisa belum terlayani jalan mantap sekitar 37 persen atau hampir 500 km dari total 1.300 km," tandasnya. Setiap tahun, jelas Wisnu, pihaknya ingin meningkatkan jumlah jalan mantap sesuai kemampuan meski tidak bisa secara signifikan 100 persen, tetapi bertahap. "Kita punya renstra, tahun sekarang 57 persen, tahun depan 60-65 persen. Target di SPM PU 60 persen sedangkan RPJM Bappenas 65 persen. Idealnya (kita) 100 persen," katanya. Wisnu menegaskan jika jalan tidak seperti bangunan. Ia mengatakan, jalan dimanapun di dunia mengalami penurunan fungsi menurut waktu. "Antara yang kita kerjakan menjadi lebih baik, menuju keadaan lebih jelek bersaing setiap tahunnya. Kita harus mengatur yang jelek kita tangani dengan pemeliharaan. Sedangkan untuk mengejar lebih banyak dengan perbaikan, peningkatan dan rehab harus kita padukan. Tidak semua harus membangun yang banyak, tetapi yang bagus harus tetap di pelihara," ujarnya. Terkait dengan usulan legislatif agar kedepannya fokus membangun jalan beton, Wisnu menilai pilihan beton bagus tetapi saat ini bertarung antara yang membaik dan memburuk. "Pakai beton yang buruk lebih sedikit, tetapi yang kita tangani lebih sedikit, itu masalahnya. Jadi gak semua ruas bisa kita tangani. Kalau kita pakai beton, otomatis ruas yang ditangani gak sebanyak kalau kita tangani dengan aspal. Harus dibikin matriks terus," paparnya. Wisnu mengaku pihaknya sudah membuat matriks jalan mana saja yang harus ditangani untuk mencapai jalan mantap. "Target di 2020 sudah ditentukan lima tahun lalu 60 persen dan sudah terlampaui 62 peraen. Cuma kita tetap ingin mencapai 100 persen, karena penduduk kota itukan ada di wilayah yang 37 persen jalan jelek tersebut. Artinya, kita perlu melihat angka, tetapi total penanganan harus baik," tukasnya. Soal anggaran, Wisnu memaparkan awalnya belanja modal Dinas PUPR Kabupaten Cianjur Rp150 miliar, namun dipotong setengahnya Rp75 miliar untuk penanganan Covid-19. "Kita sangat tergantung transfer DAU dari pemerintah pusat. Khusus yang sekarang menunggu keputusan rasionalisasi bahkan yang kontrak juga harus menunggu apakah dananya tersedia untuk membayar," pungkasnya. (tts/sri/*)

Sumber: