Gubernur Jabar Dorong Pemulihan Unsur Hara Tanah Untuk Pertanian

MAJALENGKA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong pelaksanaan program pemulihan unsur hara tanah secara massal di wilayah Jabar, menyusul kejenuhan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk yang terus-menerus tanpa diimbangi perbaikan kualitas tanah.

"Secara umum di Jabar tanahnya sudah jenuh, karena pupuk terus-menerus, sedangkan tidak ada pemulihan tanah," kata Dedi saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jabar, Senin 7 April 2025.

Dedi menyebutkan kondisi ini menyebabkan ketergantungan petani terhadap bahan kimia meningkat, yang berdampak pada menurunnya kualitas tanah secara berkelanjutan.

Berangkat dari hal tersebut, dia menilai perlu dilakukannya program massal di Jabar untuk peningkatan kualitas tanah pada sektor pertanian.

BACA JUGA:Dishub Cirebon Catat Peningkatan Volume Kendaraan di Jalur Pantura

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Sebut Mudik Lebaran 2025 Jauh Lebih Baik

“Harus ada program massal di Jabar bagaimana unsur hara tanah dikembalikan, karena rata-rata di bawah angka enam,” ujarnya.

Ia menuturkan saat ini tantangan utama yang dihadapi petani di Jabar bukan lagi soal ketersediaan pupuk, karena hal tersebut sudah bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Menurut dia, tingginya biaya produksi akibat intensitas penggunaan obat-obatan pertanian menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petani saat ini.

"Biaya produksi tinggi itu di obat-obatan. Dari sebelum tanam mereka harus semprot keong, lalu selama dua bulan dari tanam sampai panen, hampir semua nyemprot dua hari sekali (untuk mencegah hama)," ujarnya.

BACA JUGA:Arus Lalu Lintas di Tol Cipali Semakin Padat Pada H-4 Lebaran

BACA JUGA:Pegadaian Jabar: Ada Perubahan Pola Keuangan Warga di Lebaran 2025

Selain itu, ia juga menyoroti penurunan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini untuk sektor irigasi yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Ia berharap alokasi dana tersebut bisa kembali normal, guna mendukung infrastruktur pertanian.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Pemprov Jabar telah menerbitkan peraturan yang melarang alih fungsi lahan pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang sudah kritis seperti Bekasi.

Dedi mengatakan hal tersebut perlu dilakukan, sebagai upaya melindungi lahan produktif di Jabar.

BACA JUGA:Tol Cipali Dilintasi 361 Ribu Kendaraan Selama Lima Hari Mudik Lebaran

BACA JUGA:Pemprov Siapkan 55 Posko Piket Lebaran di Seluruh Jawa Barat

"Saya sudah keluarkan peraturan gubernur minggu lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun," kata dia.

Namun, ia mengakui masih ada kendala pada sistem perizinan karena penyesuaian tata ruang belum dilakukan dan proses revisinya memerlukan waktu hingga lima tahun.

Pada sisi lain, Dedi juga menekankan pentingnya jaminan kesehatan bagi para petani, mengingat banyak di antaranya yang belum terlindungi program BPJS Kesehatan atau mengalami tunggakan pembayaran.

"Para petani juga perlu diperhatikan soal asuransi kesehatannya. Banyak yang tidak tercover BPJS atau iuran mandirinya tidak terbayar," katanya.

BACA JUGA:575 Kusir Delman di Jalur Mudik Garut Dapat Kompensasi Dari Pemprov

BACA JUGA:Pemdaprov Jabar Terapkan Work From Anywhere Jelang Libur Lebaran

Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat, ke depannya bisa meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan garda depan ketahanan pangan nasional.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung kegiatan panen raya padi di Majalengka, Jabar pada Senin ini.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa sebagai upaya memperkuat sektor pertanian nasional dan memperbaiki rantai distribusi hasil panen petani.

Ia menyampaikan pemerintah akan membentuk 80 ribu koperasi desa dalam tahun ini yang tergabung dalam jaringan koperasi nasional.

BACA JUGA:Gubernur Jabar Keluarkan Peraturan Gubernur Larangan Alih Fungsi Lahan

BACA JUGA:KAI Cirebon Sediakan Layanan Angkutan Motor Gratis Mudik Lebaran

“Tahun ini kita akan membuka 80 ribu koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan setiap koperasi desa akan difasilitasi kredit usaha untuk mendukung infrastruktur pertanian, mulai dari gudang penyimpanan, kamar pendingin, hingga kendaraan pengangkut.

Dengan sistem ini, Presiden optimis distribusi hasil pertanian dan pupuk menjadi lebih efisien serta mengurangi ketergantungan petani terhadap perantara atau tengkulak.

Sumber: antara