Pupuk Bersubsidi dan Regenerasi Petani Jadi Isu Utama di Rembug Madya KTNA Cianjur

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID,CIANJUR - Persoalan pupuk bersubsidi dan regenerasi petani menjadi dua isu utama yang muncul dalam Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cianjur yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Cianjur pada Sabtu 11 Mei 2024. 

Ketua KTNA Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan, menjelaskan, masyarakat khususnya petani masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Meskipun pemerintah saat ini menaikkan 100 persen kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,4 juta ton, namun permasalahannya yang masih dihadapi petani terkait dengan teknis penyalurannya karena tidak bisa sembarangan.

"Kalau sebelumnya petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, tapi sekarang dipermudah cukup engan KTP. Tapi itu pun harus jelas betul-betul untuk petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dan terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," katanya dalam keterangannya yang diterima Cianjur Ekspres, Minggu 12 Mei 2024. 

BACA JUGA:Bupati Cianjur Lepas Calon Jemaah Haji ASN

Sehingga, kata Tavip, peserta rembug memberikan masukan bahwa diperlukan adanya perbaikan RDKK oleh petugas penyuluh dan dinas pertanian. Pasalnya data yang terdapat saat di dalam RDKK masih belum valid.

"Sebagian besar masyarakat (petani,red) tidak paham dia masuk di RDKK atau tidak, dan berapa dapat kuota pupuk untuk ditebus. Sehingga langkah yang dilakukan disamping perbaikan data, juga perlu sosialisasi kepada petani," ucapnya.

Masih soal pupuk bersubsidi, Tavip menegaskan, perlunya kemudahan bagi petani dalam menebus pupuk bersubsidi dan kepada penyalur, kios dan distributor untuk tidak dipersulit.

"Perlu dipermudah karena tidak semua petani bisa datang ke kios, biasanya petani itu menyuruh orang, pegawainya, tetangganya atau titip ke yang lain," katanya.

BACA JUGA:Ternyata Ini Alasan Kang Lepi Mundur dari Bursa Pencalonan Bupati dan Wabup Cianjur

Disisi lain, dia mengungkapkan, distributor membutuhkan legalitas untuk pengalokasian dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

"Kalau SK gubernur mungkin sudah turun, tapi dibutuhkan SK Bupati untuk pengalokasian dan penetapan HET pupuk bersubsidi, dan kemarin menurut informasi dari kepala dinas pertanian sedang dalam proses. Mudah-mudahan bisa segera diterbitkan dan segera sampai (pupuk,red)ke petani," tutur Tavip.

Lebih lanjut Tavip mengatakan, isu terkait regenerasi petani juga muncul dan dibahas dalam rembug tersebut. Pasalnya saat ini petani tidak menjadi idola bagi kaum muda untuk sektor usaha.

"Ketika kita coba telusuri, ada dampak positif peningkatan indeks pendidikan masyarakat kita, kalau dulu di kampung sekolahnya rata-rata cuma SD dan bahkan banyak tidak sekolah, kalau sekarang pendidikannya rata-rata sudah SMA atau SMK," katanya.

"Ini masalahnya, anak-anak keluaran dari SMA atau SMK mereka enggan terjun ke pertanian karena yang ada dalam benaknya harus pegang cangkul atau alat-alat pertanian yang cukup melelahkan. Mungkin ini membuat anak-anak muda malu, sehingga mereka tidak berminat dan ini perlu solusi dari pemerintah yang betul-betul bukan sekadar di atas kertas," ujar Tavip menambahkan.

Sumber: