Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Perempuan Lewat Akses Pembiayaan

Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Perempuan Lewat Akses Pembiayaan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara Pembukaan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Expo dan Hari Kebaya Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024) (Foto: ANTARA)--

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Pemerintah mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang didominasi perempuan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dengan bunga yang relatif rendah.

Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan plafon KUR sebesar Rp280 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 64,5 persen pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah perempuan.

“Saat ini, UMKM sendiri tengah di dominasi oleh kaum perempuan dengan persentase sebanyak 64,5 persen dari pelaku UMKM atau sekitar 37 juta orang,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam acara Pembukaan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Expo dan Hari Kebaya Nasional Tahun 2024, Jakarta, Selasa 23 Juli 2024.

BACA JUGA:Melaju Kencang, BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM Hingga Mei 2024

Dengan peran yang signifikan tersebut, Pemerintah terus memberikan perhatian bagi pengembangan usaha pelaku UMKM dari kalangan perempuan melalui sejumlah fasilitas kebijakan.

“UMKM ini adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan hampir 90 persen tenaga kerja kita bekerja di sektor UMKM, tentu ke depan akan terus kita dorong dengan fasilitas yang disediakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menghimbau untuk dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong aktivitas kewirausahaan baik melalui pendidikan maupun pelatihan di bidang kreatif.

BACA JUGA:Berkat BRIncubator, UMKM Asal Bandung ‘Maira Cookies’ Sukses Jualan Kue Macaron Omset Ratusan Juta Rupiah

Dia berharap agar KOWANI turut mengambil peran penting dalam mendorong semangat dan jiwa kewirausahaan para perempuan Indonesia dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga turut mendukung upaya tersebut melalui Program Kartu Prakerja. Sebagai salah satu program yang dicetuskan Pemerintah untuk skilling, reskilling, dan upskilling, Kartu Prakerja menyediakan insentif berupa biaya pelatihan yang membantu peserta untuk dapat mengakses pelatihan baik secara luring atau daring.

Sejak awal diluncukan pada tahun 2020, saat ini Prakerja telah diakses oleh 18 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kota/kabupaten.

BACA JUGA:Program Pemberdayaan 10.000 UMKM Melebihi Target, Diskumdagin Cianjur Gelar UMKM Manjur Expo 2024

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menuturkan bahwa Indonesia tengah berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara maju dalam keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Berkaitan dengan hal tersebut, Airlangga berharap agar kaum perempuan juga dapat mengambil peran dalam mengawal proses aksesi keanggotan OECD tersebut. Hal ini mengingat dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 silam, kaum perempuan telah turut mengambil bagian dalam berbagai isu penting melalui forum Women20 (W20).

“Untuk menunjukkan Indonesia masuk menjadi negara maju maka kita perlu membuat standar praktis yang setara dengan 38 negara-negara maju, Indonesia sudah masuk aksesi dan 3 tahun diperkirakan bisa masuk anggota OECD, dan tentu ada unsur perempuan yang harus mengawal program pembangunan tersebut, dan tentu kita dorong juga dari KOWANI,” pungkasnya.

Sumber: antara