Jabar Provinsi Berkinerja Baik Turunkan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID  - Jawa Barat dinilai sebagai provinsi yang memiliki kinerja percepatan menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang baik oleh Pemerintah Pusat. 

Atas kinerja baik tersebut, Pemda Provinsi Jabar menerima Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem bersumber dari APBN. 

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyerahkan secara simbolis dana insentif kepada Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024.

Nantinya, dana insentif fiskal tersebut akan dipergunakan untuk penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jabar. 

BACA JUGA:18 Desa Dicanangkan sebagai Desa Ramah Pelayanan Publik , Herman: Penguatan Desa Kunci Sukses Jabar Maju

BACA JUGA:Pemdaprov Jabar Raih Penghargaan sebagai Pemerintahan yang Baik dalam Menyosialisasikan Program Kinerja

Dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di tempat yang sama, Wapres Ma’ruf Amin meminta pemda yang menerima dana insentif mempergunakannya untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan tepat sasaran.

“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin. 

Wapres Ma'ruf meminta agar upaya penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). 

Apabila hal itu dapat dijalankan dengan baik, akan menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Tawarkan 210 Proyek Investasi dalam WJIS 2024

BACA JUGA:Bey Machmudin Takziah ke Rumah Syamsul Korban Perdagangan Orang di Kamboja

“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” sebutnya. 

Ma'ruf mengingatkan penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. 

Sumber: humas jabar