Ribuan Bidang Tanah Milik Pemkab Cianjur Belum Disertifikatkan

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Ribuan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur diduga belum disertifikatkan. Apalagi khusus tahun 2024, ada sebanyak 180 bidang tanah yang ditargetkan akan disertifikatkan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Siti Hafsiah, mengatakan, bidang tanah milik Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan masih ada ribuan.

“Masih ribuan, jadi memang setiap tahun kita ada persertifikatan, tahun ini juga ada sekian ratus. Kalau untuk tahun ini sertifikat tanah milik Pemda yang sudah disertifikatkan sudah banyak,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Selasa 1 Oktober 2024.

Menurutnya, ketika Hari Jadi Cianjur berapa waktu lalu ada sebanyak 19 bidang tanah atas nama Pemkab Cianjur yang disertifikatkan.

BACA JUGA: 246 Keluarga Terima PMT, P2KBP3A Cianjur: Fokus Turunkan Angka Stunting

BACA JUGA: PPKBP3A Cianjur: Program KB Jangka Pendek Lebih Diminati Masyarakat

“Waktu ulang tahun Cianjur juga ada 19, kebetulan waktu itu tidak diagendakan tapi saya sudah kasih 19 atas nama Pemkab,” ucap Siti.

Namun, kata Siti, hingga saat ini masih banyak tanah Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan, terutama tanah yang digunakan untuk sekolah dasar (SD). Pasalnya, banyak yang menggunakan tanah bengkok desa, ada juga tanah-tanah yang mungkin hibah dari orang tua murid dan lainnya.

“Jadi secara administrasi belum di urus-urus, masih banyak. Seperti Puskesmas, kantor, juga banyak yang belum. Jadi selalu ada setiap tahun. Tapi secara administratif sudah terdata di BPN, misalnya untuk tahun ini ada berapa, tanah mana saja,” katanya.

Dia menjelaskan, proses sertifikat bidang tanah milik Pemkab Cianjur lumayan lama, karena secara administrasi harus terisi. Misalnya kejelasan hibahnya dari siapa, dan akta hibahnya harus jelas.

BACA JUGA: Relawan Turunkan Satu Ton Sampah dari Alun-alun Suryakencana Gunung Gede Pangrango

BACA JUGA: Operasi KRYD, Polres Cianjur Amankan Lima Remaja Mabuk Miras Oplosan

“Contoh MAN 1 Cianjur, sampai sekarang belum bisa disertifikatkan karena ahli waris ada yang menyangkal, kami tidak menyerahkan. MAN belum kita sertifikatkan, dia baru kita ukur, terus ada masalah ini,” tutur Siti.

“Kalau yang istilahnya barang milik negara atau barang milik daerah ini kita bereskan yang mudah dulu saja, yang datanya lengkap. Kadang-kadang punya pemerintah daerah juga dia dulu beli, bebasin misal dari berapa orang, mana buktinya. Tidak ada, tapi itu belinya sudah ada. Banyaklah, terutama yang jalan,” sambungnya.

Sumber: