Unpad dan DKP Jabar Gandeng Tangan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Kelautan

BANDUNG,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Padjadjaran, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Makro Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-26 November 2024 ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep makro ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Bertempat di Unpad Training Center (UTC), kegiatan bimbingan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari para struktural. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan makro ekonomi yang relevan dengan sektor kelautan dan perikanan, analisis dampak kebijakan, serta strategi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ir. Hermansyah, M.Si, dalam sambutannya menegaskan, pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip makro ekonomi, tren kebijakan terkini, serta strategi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang efektif ini, diperlukan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:Rupiah Turun Seiring Meningkatnya Probabilitas Pemangkasan FFR

BACA JUGA:Bapenda Cianjur: Hingga November 2024, Tiga Sektor Pajak Lampaui Target

Selain itu, pelatihan ini juga mencakup pengembangan kemampuan komunikasi publik (public speaking), yang menjadi salah satu keterampilan penting, dalam menyampaikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli yang memberikan wawasan dan praktik terbaik kepada peserta, yaitu Prof. Arief Anshory Yusuf, Prof Zuzy Anna, beserta tim SDGs.

“Diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan kebijakan makro ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, peserta mampu melakukan analisis makro ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan, serta mengembangkan kemampuan komunikasi publik untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan,” katanya.(*)

Sumber: