GMNI Sebut Pemkab dan DPRD Cianjur Tak Serius Evaluasi Pelaksanaan Program MBG
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Cianjur, Jumat (3/10). (Foto: CIANJUR EKSPRES/Akmal Esa Nugraha) --
CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur kembali menyoroti minimnya respons pemerintah daerah dan DPRD terkait tuntutan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPC GMNI Cianjur, Rama Tunggaraga, menyebut sejak aksi sebelumnya digelar, tidak ada satupun pejabat eksekutif maupun legislatif yang menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Dari kemarin tidak ada respons. Tidak ada pembahasan, tidak ada komunikasi, bahkan sekadar menemui kami pun tidak pernah,” kata Rama pada Jumat 3 Oktober 2025.
Dia menyebut, meskipun aksi terbaru yang digelar oleh 10 orang GMNI, tetapi para pejabat tidak menemui mereka untuk menindaklanjuti aspirasi.
BACA JUGA:GMNI Gelar Demo di Depan Kantor DPRD Cianjur, Desak Hentikan Sementara Program MBG
BACA JUGA:Banjir Besar Melanda Cianjur, Infrastruktur dan Tata Kelola Lingkungan Disorot GMNI
“Kemarin kami datang dengan 40 sampai 50 orang, hari ini 10 orang. Tapi tetap tidak ada yang datang dari pemerintah daerah ataupun DPRD. Tidak terlihat batang hidungnya,” ujarnya.
Rama menyatakan tuntutan mahasiswa masih sama seperti aksi sebelumnya, yakni meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang sebelumnya sempat menimbulkan kasus keracunan.
“Hari ini kita cemas dengan jalannya program yang bermasalah, tapi tidak ada evaluasi konkret. Baru tiga penyedia yang punya SLHS, administrasinya pun belum layak,” katanya.
Dia menyebut pemerintah daerah dinilai tidak serius karena tidak ada langkah pasti yang terlihat sejak aksi pertama mereka.
BACA JUGA:Pemkab Cianjur Hentikan Sementara Dua SPPG MBG
BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Cianjur Tekankan SPPG MBG Patuhi SOP
“Di saat hari ini kita mengkhawatirkan tentang berjalannya program MBG ini kena rentetan kasus keracunan, dan saya lihat memang tidak ada evaluasi yang konkret. Kita menilai pemerintah daerah tidak serius mengevaluasi,” tandasnya.
Menurutnya, ketiadaan respons dari Bupati maupun DPRD Cianjur hanya memperkuat komitmen mahasiswa untuk terus bersuara.
Sumber:
- Share:
