Jabatan Eselon II, III, dan IV Banyak yang Kosong
PELANTIKAN: Sebanyak 15 orang Pejabat Eselon II B dilantik di Ruang Garuda Pendopo Cianjur, Kamis (26/8/2021).--
CIANJUR, CIANJUREKSPRES - Sejumlah jabatan di tingkatan Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur masih ada yang kosong. Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Heri Farid Hifari.
Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
BACA JUGA:Program Cekas Manjur Menyasar Karyawan di SKPD, Dinkes: Sudah Sekitar 70 Persen Cek Kesehatan
"Memang ada beberapa yang belum terisi, tapi itu pasti akan diisi cuma dilakukan secara bertahap karena memang setiap bulan ada saja yang pensiun eselon II, III dan IV. Rata-rata yang pensiun 500 orang per tahun, semua kebanyakan guru," katanya kepada wartawan Selasa (18/10).
BACA JUGA:Tingginya Intensitas Hujan, Akibatkan Banjir, Longsor dan Pohon Tumbang di Cianjur
Rencananya, kata Heri, tahun ini akan dilakukan rekrutmen pegawai namun terkait dengan waktunya menunggu kebijakan dari pusat.
BACA JUGA:Warga Antusias Ikuti Donor Darah Sambut Hari Jadi Kecamatan Cikadu Cianjur
"Karena untuk rekrutmen pegawai bukan kebijakan tersendiri daerah, tapi kebijakan pemerintah pusat," katanya seraya mengatakan bahwa tahun ini kebijakan dari pusat merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan bukan hanya di Cianjur, tetapi di kota lain pun sama.
Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Cianjur saat ini tengah menggelar kegiatan assessment pemetaan kompetensi dan potensi bagi pejabat administrator.
"Diperuntukkan bagi pejabat administrator eselon III, karena memang kuota kita hanya 80 orang," katanya.
Heri mengungkapkan, peserta assessment berasal dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat camat, kepala bagian dan sekretaris.
"Tujuannya untuk melihat kompetensi pegawai dan pemetaan pegawai, sejauhmana kompetensi pegawai tersebut dan ini memang wajib dilakukan untuk seluruh kabupaten kota di semua tingkatan. Bukan hanya pejabat, untuk pelaksana juga," pungkasnya.
Sumber: