CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) mengimbau pemerintah daerah agar menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yang terkait percepatan penyelesaian pertanahan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
"Kami mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh satuan kerja yang mendapatkan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi pada kegiatan ketransmigrasian pada tahun 2024, agar segera melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta menyusun rencana pembangunan daerah untuk percepatan realisasi anggaran," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Kemendes PDTT Sigit Mustofa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 5 Mei 2024.
Dia menambahkan, target RPJMN 2020–2024 itu perlu dituntaskan sebelum penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Transmigrasi 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel0 pada 5–8 Mei 2O24.
BACA JUGA:Presiden Jokowi: Pemenuhan Dokter Spesialis Dukung Bonus Demografi RI
Hal itu disampaikan Sigit dalam acara Pra Rakor Transmigrasi 2024 di Makassar, Minggu (5/5).
Pra-Rakor tersebut merupakan rangkaian acara Rakor Transmigrasi 2024 yang direncanakan akan dibuka langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada Senin (6/5). Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi 2024 mengambil tema “Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020–2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing”.
Sigit lebih lanjut menyampaikan beberapa tujuan Rakor Transmigrasi 2024 yaitu mengonsolidasikan kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target RPJMN 2O2O-2O24, mensinkronisasi rencana revitalisasi kawasan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan dari daerah, dan menggali peluang pengembangan transmigrasi modern terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan.
BACA JUGA:Timnas U-23 Tiba di Paris untuk Mainkan Pertandingan Playoff
Selain Kemendes PDTT, Rakor Transmigrasi 2024 juga menghadirkan narasumber lintas kementerian/lembaga antara lain Deputi Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Mengenai transmigrasi, Sigit menyampaikan hal tersebut pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1905. Lalu, transmigrasi diselenggarakan kembali untuk pertama kali pada tahun 1950. Sejak itu hingga hari ini program transmigrasi telah berjalan selama 74 tahun.
Beberapa catatan penting yang ditorehkan oleh program transmigrasi selama perjalanannya antara lain meliputi keberhasilan pemerintah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa.
BACA JUGA:Ditutup Besok, Baru Satu Orang yang Kembalikan Formulir Pendaftaran ke NasDem Cianjur
Penataan sebaran penduduk sebanyak itu kemudian memprakarsai pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun secara sumber daya. Pembangunan wilayah melalui program transmigrasi tersebut juga berhasil mendorong terbentuknya daerah-daerah administrasi baru yaitu 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, dan 116 ibu kota/kabupaten.