Golkar Sebut Putusan MK Berpotensi Ubah Konstelasi Politik di Pilkada

Selasa 20-08-2024,20:00 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan ambang batas pencalonan akan mengubah konstelasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dia menilai putusan terbaru MK itu mengubah peraturan yang sangat mendasar karena hampir setiap partai politik di daerah bisa mencalonkan kepala daerah secara mandiri. Untuk itu, menurutnya Partai Golkar akan segera berembuk dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk merespons putusan MK tersebut. "Dari Koalisi Indonesia Maju tentu ini harus ada akan ada rapat, kita akan pastikan dulu ini kan baru, saya belum menerima putusannya," kata Doli saat menghadiri acara Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024. Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Partai Golkar akan menyesuaikan diri dalam merespons putusan MK tersebut, termasuk perubahan nama yang diusung sebagai bakal calon kepala daerah. BACA JUGA:Ketua DPP PDIP Beri Isyarat Anies Masuk Tiga Nama yang Dipertimbangkan BACA JUGA:Elektabilitas Tembus 90%, KDM: Hatur Nuhun Rakyat Jabar, Saatnya Jabar Istimewa "Kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah begitu peta kekuatan berubah," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI itu. Meski begitu, dia pun yakin KIM akan solid dalam merespons putusan terbaru MK tersebut. Menurutnya solidaritas KIM juga telah teruji karena sudah memiliki kisah sukses dalam pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (treshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. BACA JUGA:Cak Imin Siap Dialog dengan Yenny Wahid-Wapres Bahas Konflik PKB-PBNU BACA JUGA:Dewan Syuro PKB Sowan ke Sejumlah Kiai Jelang Kuktamar “Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Tags : #pilkada #partai politik #partai golkar #mahkamah konstitusi (mk) #ambang batas

Kategori :

Golkar Sebut Putusan MK Berpotensi Ubah Konstelasi Politik di Pilkada

Terkait

MK Putuskan Sengketa Pilkada Cianjur 2024 Tidak Dapat Diterima, Jubir Paslon Wahyu-Ramzi: Sudah Terprediksi

Gerindra Undang Megawati Hingga Jokowi Hadiri HUT pada 15 Februari

Pakar Nilai Penting Putusan MK yang Atur Pelarangan Kampanye dengan AI

MK Hapus Pasal “Presidential Threshold” Pada UU Pemilu

PAN Minta Seluruh Pihak Beri Kesempatan dan Dukungan Kepada Prabowo

Terpopuler

MK Putuskan Sengketa Pilkada Cianjur 2024 Tidak Dapat Diterima, Jubir Paslon Wahyu-Ramzi: Sudah Terprediksi

DPMD Cianjur Dorong Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Potensi

Ketua DPD Partai Golkar Cianjur Ucapkan Selamat Pada Wahyu-Ramzi

Keseringan Tonton Video Pendek Turunkan Minat Anak Belajar

PLN Mobile Permudah Pelanggan Cianjur Laporkan Gangguan Kelistrikan

Terkini

Wamendagri Dorong Kepala Daerah Pakai Transportasi Publik di Daerahnya

PLN Mobile Permudah Pelanggan Cianjur Laporkan Gangguan Kelistrikan

DPMPTSP Cianjur Buatkan NIB Gratis Bagi 167 Masyarakat

PC Satria Kabupaten Cianjur Siap Kawal Program MBG

DPMD Cianjur Dorong Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Potensi