Kepala Dinas Kominfo Jabar Ika Mardiah menuturkan, pihaknya telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan sampai menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Ekosistem Data Jabar juga sudah terintegrasi, misalnya Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
Terdapat dua dashboard, yakni untuk publik dan juga eksekutif yang bisa diakses para pimpinan.
BACA JUGA:Bey Machmudin Nostalgia di Kampus Unpar, Ajak Ikatan Alumni Bangun Jabar
BACA JUGA:Pawai Kendaraan Hias Hari Jadi Kota Bandung, Ini Rutenya
Pada dashboard publik, tersedia 12 sektor dan 32 subsektor. Sementara dashboard eksekutif menyediakan data terkait kepegawaian, anggaran hingga indikator makro pembangunan.
Ekosistem Data Jabar memiliki 42.689 datasets, 198 geospasial datasets, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel.
"Kurang lebih 1.400.000 pengunjung mengakses Portal Data Jawa Barat, 213.684 data downloaded oleh masyarakat (pada 2024), dan replikasi oleh 22 kabupaten/kota, juga terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar dan Pusat," tutur Ika.
Tak cuma itu, Pemdaprov Jabar telah mengimplementasikan blockchain pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pada pembuatan Surat Keputusan Pensiun dengan data yang anti-tamper atau tidak dapat diubah setelah dicatat.
BACA JUGA:KJD: Susilawati Anggota Legislatif Kinerja Terbaik se Jabar
BACA JUGA:Sekda Herman Suryatman: Kader Posyandu Berperan Penting Turunkan
Ada pula potensi implementasi lainnya, misalnya terhadap sistem administrasi pajak dan logistik. Implementasi blockchain dapat membantu mergoptimalkan sistem logistik di Jabar dengan mencatat dan melacak barang secara real time, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi.
Kemudian di sektor pertanian, dengan memanfaatkan blockchain, petani dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan persyaratan pengairan.
Sementara di sektor pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendidlikan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan (BOPD).