Mahasiswa Sindir Keras Bupati Cianjur: Jangan Berlaga Raja di Negara Demokrasi

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus menggelar audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cianjur, pada Rabu 9 September 2025 di Balai Prayoga Pendopo Kabupaten Cianjur.

Mereka mendesak transparansi, akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik terkait sembilan program prioritas Bupati Cianjur.

Ketua Koordinasi Aksi Cipayung Plus, Ridha Nestu Adidarma, mengatakan pihaknya kecewa lantaran tidak menemukan jawaban konkret dari pemerintah daerah maupun DPRD. Dia menilai, dalam pembahasan hanya terjadi saling lempar tanggung jawab.

“Sudah dua jam lebih kita diskusi, tapi jawabannya hanya dilempar-lempar antara DPRD dan Bapperida. Sampai sekarang belum ada penjelasan juklak juknis secara jelas, baik perda maupun pergub. Kami jadi tidak percaya pada pemerintah Kabupaten Cianjur,” katanya kepada wartawan, Rabu 3 September 2025.

BACA JUGA:Sambangi DPRD Cianjur, Aliansi Indonesia Waras Desak Pengesahan UU Perampasan Aset

BACA JUGA:Cegah Pelajar Ikut Demo, TNI-Polri Sekat Akses di Wilayah Cianjur Utara

Dia menyebut, tuntutan utama mahasiswa adalah yang pertama soal transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara di Kabupaten Cianjur. Ada 9 program kerja prioritas Bupati Ciabjur, yaitu program Rp25 juta per rt per tahun, sembako terjangkau dan revitalisasi pasar induk serta pasar tradisional.

Kemudian, lapangan pekerjaan mudah dan insentif pelaku usaha mikro, pembangunan lima cluster tempat wisata dunia, bantuan Rp300 juta per pesantren, diniyah, dan Lembaga keagamaan, seni budaya serta kelompok petani dan nelayan, program layanan sekolah gratis, pelayanan wifi gratis bagi sekolah, program beasiswa sekolah, kuliah, insentif guru, tutor, dan dosen, program peningkatan kesejahteraan kepala desa, lembaga desa, lembaga permasyarakatan, kader posyandu dan pos KB.

Yang kedua, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara di Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, reformasi polri, yaitu usut tuntas oknum aparat kepolisian atas tindak kekerasan kepada demonstran, sanksi tegas dan tindakan hukum tanpa kompromi kepada semua yang terlibat atas tindak kekerasan tersebut, evaluasi menyeluruh pola keamanan aksi yang selama ini identik dengan kekerasan bukan perlindungan. Yang keempat, reformasi DPRD Kabupaten Cianjur.

“Ketika memang tidak ada, jawab saja tidak ada. Kalau ada, buka datanya. Itu kan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Ridha.

BACA JUGA:Lokasi Relokasi Tidak Layak, PKL Cipanas Ingin Audiensi dengan Bupati Cianjur

BACA JUGA:Bahas Permasalahan Angkutan Umum, Pemkab Cianjur dan Sopir Angkot Gelar Audiensi

Ridha menyebut alasan audiensi yang semestinya digelar di Gedung DPRD dialihkan ke Balai Prayoga dan Pendopo, perubahan itu tiba-tiba terjadi setelah adanya arahan dari para ketua. Padahal, jadwal semula sudah ditetapkan pukul 11.30 WIB, dan pihak mahasiswa datang tepat waktu. Namun, mereka justru harus menunggu lama sebelum pertemuan dimulai.

“Kita juga sudah menunggu kesepakatan dari para ketua, lalu tiba-tiba diarahkan ke Balai Prayoga. Padahal jadwalnya sudah ditentukan pukul 11.30, kita pun datang tepat waktu. Tapi ketika sampai di sini, justru menunggu lama,” ujarnya.

Sumber: