Soal WFH ASN, Pemkab Cianjur Masih Tunggu Arahan dan Kajian
ILUSTRASI-Pemprov Jabar resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Kamis (13/11/2025). Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum menerapkan kebijakan serupa. (Foto: CIANJUR EKSPRES/Rikzan Rezkyesa A--
CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Pemprov Jabar resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Kamis (13/11/2025). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan, menekan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi kerja.
Penerapan sistem kerja jarak jauh tersebut diberlakukan secara terbatas, hanya untuk ASN dengan fungsi administratif. Sementara pegawai yang memberikan pelayanan publik langsung tetap diwajibkan bekerja secara tatap muka di kantor.
Terkait kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum menerapkan kebijakan serupa. Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dan kajian lebih lanjut terkait penerapan WFH di tingkat daerah.
“Provinsi sudah melakukan itu, saya belum mendapatkan detailnya karena Pak Bupati masih di Lemhannas. Untuk detailnya seperti apa saya belum berani banyak bicara,” kata Ramzi kepada Cianjur Ekspres, Kamis (13/11/2025).
BACA JUGA:Pemkab Cianjur Resmi Jalankan Program Sumbangan Satu Hari Seribu, ASN Jadi Contoh Awal
BACA JUGA:Pemkab Cianjur Usulkan 7.034 Non-ASN Jadi PPPK Paruh Waktu
Menurutnya, kebijakan WFH merupakan langkah yang cukup baik, namun perlu kajian mendalam sebelum diterapkan di Kabupaten Cianjur.
“Bagi saya pribadi, hal itu oke juga. Tapi surat teknisnya seperti apa, kami belum tahu. Baru sebatas obrolan saja waktu itu. Biasanya kalau provinsi sudah menerapkan, kabupaten/kota akan ikut serta, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” ujarnya.
Ramzi menambahkan, apabila kebijakan WFH diterapkan di Cianjur, efektivitas dan kedisiplinan ASN tetap harus menjadi perhatian utama.
“Kalau memang Kabupaten Cianjur membutuhkan WFH, harus dipastikan juga apakah pegawai benar-benar bekerja dari rumah atau tidak. Itu yang perlu dikaji lebih dulu,” tandasnya.
Sumber:
