Pemkab Cianjur Hari Ini Gelar Rapat Bersama BMKG, BNPB, Kementerian PUPR, Tentukan Warga yang Wajib Relokasi

BACA JUGA:Pendidikan Bencana Alam Diminta Jadi Mata Pelajaran Sekolah

Budhi mengaku, tahapan relokasi ini paling riskan karena memindahkan orang. "Kita perlu hati-hati itu, pertama penentuan orang, lalu kita musyawarah mudah-mudahan masyarakat mau pindah, harapan kita berkeinginan karena ini perhatian dari pemerintah ke lokasi yang baru," katanya.

Lalu apakah warga yang bersedia direlokasi akan tetap mendapatkan bantuan? Budhi mengatakan, bahwa yang pertama lahan yang ditinggalkan tetap milik mereka dan pak bupati sudah menyampaikan bahwa untuk yang pindah, khususnya kategori jompo lalu lansia akan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Yang kedua juga, mereka yang masih punya kerjaan nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan. Kita akan latih melalui Dinas Tenaga Kerja, mereka bisa jadi tukang cukur, membuat kue, sehingga nanti di tempat baru dia memiliki pekerjaan," katanya.

"Jadi pemerintah kabupaten tidak meninggalkan begitu saja mereka pindah, karena yang dipindah itu bukan manusia saja tapi kehidupan mereka, itu yang kita perhatikan," tegas Budhi menambahkan.

Termasuk, lanjut Budhi, karena warga yang pindah ke lokasi relokasi untuk sementara belum siap jaminan hidupnya mudah-mudahan dari Dinas Sosial terpenuhi kebutuhan mereka.

"Rencana awal Februari kita sudah ingin ada yang pindah ke sana, karena ini sudah mau beres yang laporan dari pak dirjen, Sirnagalih progresnya dari 200 (Unit Risha, red) itu sudah 178 selesai, 100 persen lengkap. Karena kalau Februari tidak masuk, khawatir dibiarkan kosong, rusak lagi, makanya kita ingin awal Februari," katanya saat ditanya target waktu relokasi seraya mengatakan bahwa rapat hari ini akan dipimpin langsung Bupati Cianjur Herman Suherman.

Sumber: