Pemkab Cianjur Kembali Mengecek Ulang Data Warga yang akan Direlokasi

CIANJUR, CIANJUREKSPRES - Kepastian berapa banyak warga korban gempa yang akan relokasi akan ditentukan setelah dilakukan pendataan ulang selama tiga hari. Kepastian tersebut hasil rapat yang digelar Forkopimda, BNPB, BMKG, dan PUPR, Rabu (18/1).

Juru Bicara Tim Penanganan Bencana Gempa Bumi Cianjur Budi Rahayu Toyib mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat kepala BMKG yang dikirimkan ke presiden bahwa hasil survey mereka terdapat tiga zona. Zona kuning, merah, dan orange.

BACA JUGA:Resmi Gabung ke Golkar, Ridwan Kamil Siap Narasikan Airlangga Hartarto Capres 2024

“Yang masuk di dalam zona merah itu zona terlarang. Artinya wilayah tersebut tidak boleh terbangun kembali dan warga yang berada di jalur itu harus direlokasi,” kata dia kepada wartawan, Rabu (18/1).

Dari hasil rapat bersama, telah disepakati tentang kriteria rumah warga yang harus direlokasi adalah pemukiman yang terdapat pada zona terlarang atau zona merah dan daerah potensi longsor.

“Dua zona terlarang dan atau zona merah dan daerah potensi longsor. Di zona merah atau terlarang merujuk kepada surat kepala BMKG,” katanya.

BACA JUGA:Berawal Miliki Tiga Orang Karyawan, Ini Cerita Dibalik Kesuksesan Quin Cake Cianjur

Budhi melanjutkan, identifikasi penentuan warga yang akan direlokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan Forkopimcam dan desa. Melalui data survey dan sosialisasi berdasarkan peta hasil survey BMKG dengan data rumah terdampak oleh Kementerian PUPR dan BNPB.

“Barusan itu kan dari PUPR juga membawa beberapa data rumah-rumah yang terdaftar untuk direlokasi. Tetapi keputusan rapat bahwa data yang sudah dari BNPB dan PUPR ini akan kami cek ulang mulai besok dan Sabtu,” ungkapnya.

Budhi menyebut, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang mulai, Kamis (19/1) oleh tim teknis didampingi oleh pihak kecamatan.

BACA JUGA:BRI Jalin Kerja Sama dengan Oppo Indonesia Perluas Transaksi Digital

“Data-datanya sebagian sudah ada, tetapi kita ingin cek ulang apakah data ini berkurang atau justru bertambah. Karena dulu sempat yang 9 kilometer itu hasil BMKG mengerucut ke beberapa titik saja yang kemungkinan itu bisa berkurang,” ungkapnya.

“Kalau dari PUPR di angka 263 bangunan rumah dan enam bangunan dasar, mesjid, SD. Tetapi kami cek ulang besok apakah masih ada yang dalam titik-titik itu yang belum terdata,” tambahnya.

Pihak PUPR juga kata Budhi, kementerian tetap memberikan peluang bahwa tetap data ini masih dinamis. Data 293 rumah, plus enam bangunan fasilitas dasar.

Sumber: