Fraksi PKS Cianjur Tegaskan Pentingnya Peran Pemerintah Desa dalam Pencapaian Target UHC

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Wahyudin.(istimewa) --
CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cianjur, optimis target Universal Health Coverage non cut off atau daftar langsung aktif di Cianjur bisa segera tuntas di tangan kepala daerah yang baru jika melibatkan partisipasi aktif pemerintah desa.
Ketua Fraksi PKS, Wahyudin, mengungkapkan, bahwa target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Cianjur adalah 98 persen kepesertaan JKN, dengan tingkat keaktifan 80 persen.
" Selama ini pemerintah desa belum didorong untuk secara aktif jemput bola, mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN. Kebanyakan baru didaftarkan di saat ada masalah jaminan kesehatan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa 18 Februari 2025.
BACA JUGA:Ketiga Kalinya, Bunga Bangkai Raksasa di KRC Mekar Sempurna
BACA JUGA:RK Dadan Dorong Pemda Tingkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
Menurutnya, peran pemerintahan desa sangat besar dalam pencapaian target UHC. Strateginya bisa meliputi pendataan dan identifikasi individu yang tidak tercakup JKN.
"Ini bisa melibatkan partisipasi aktif kader Posyandu, Posbindu dan bidan desa dengan memberikan edukasi dan penyuluhan, mengusulkan JKN bagi masyarakat miskin kepada pemerintah daerah, dan bekerja sama dengan kantor kecamatan dan Dinas Kesehatan dalam pengusulan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Juga melibatkan partisipasi aktif kader dari masyarakat," tegas Wahyudin.
Anggota Komisi IV DPRD Cianjur ini pun menyarankan BPJS Kesehatan bisa lebih aktif melakukan sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 kepada pemerintah desa.
"Saya keliling ke beberapa pemerintahan desa kemarin, menyerap permasalahan di masyarakat, khususnya terkait kepesertaan jaminan kesehatan. Faktanya masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, dan masih adanya PBI yang tidak tepat sasaran," kata Wahyudin.
Sumber: