Ekonom Cianjur: Pemerintah Perlu Cari Solusi Imbas Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Ilustrasi-Pemerintah dinilai perlu mencarikan solusi terkait penerapan Inpres Nomor 1/2025 yang berdampak terhadap perekonomian khususnya sektor perhotelan. (Foto: Pixabay)--
CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Ekonom sekaligus akademisi dari Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Irfan Jamil mengatakan, penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 akan berimbas pada perekonomian, sehingga pemerintah perlu mencarikan solusi.
Pasalnya, pemangkasan anggaran belanja daerah seperti perjalanan dinas (perjadin), seremoni, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, dan focus group discussion (FGD) akan berpengaruh pada dunia usaha khususnya perhotelan.
"Ini isu nasional. Tujuan efisiensi sebenarnya bagus, tapi akan berpengaruh efisiensi anggaran terhadap perputaran roda ekonomi khususnya sektor perhotelan karena akan banyak kegiatan seremoni yang dipangkas," ungkapnya pada Selasa 18 Februari 2025.
Irfan mengatakan, pemangkasan anggaran harus disertai dengan kajian yang ketat agar tidak membuat kesenjangan baru di bidang perekonomian.
BACA JUGA:Diduga Akibat Ledakan Tabung Gas, Pasutri di Sindangbarang Alami Luka Serius
BACA JUGA:Ketiga Kalinya, Bunga Bangkai Raksasa di KRC Mekar Sempurna
"Karena dalam bisnis pariwisata dan perhotelan itu melibatkan banyak jasa lainnya yang terlibat seperti ketering dan pastinya melibatkan karyawan-karyawan. Maka pemerintah pun harus cermat karena ada korelasinya dengan perekonomian," katanya.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah perlu duduk bersama dan membahas jalan keluarnya dan menghitung formulasi secara matang, khususnya soal efisiensi yang berimbas langsung pada masyarakat.
"Seperti dari sektor perdagangan, sektor jasa, dan lain sebagainya. Pemerintah dituntut harus dihitung lebih cermat, untuk menghindari ketimpangan ekonomi imbas efisiensi," jelasnya.
Secara pribadi, Irfan melihat Inpres Nomor 1 tahun 2025 sifatnya sangat mendadak dan cepat. Hal ini jelas membuat masyarakat dan pelaku usaha kaget.
BACA JUGA:RK Dadan Dorong Pemda Tingkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
BACA JUGA:Perayaan Cap Go Meh di Cianjur Berlangsung Meriah, Warga Sambut Dengan Antusias
"Contoh kecil ya itu tadi, di sektor perhotelan di mana tingkat hunian yang semakin kecil harus dihadapkan dengan inpres. Sekarang di Cipanas, okupansi bisa 40 sampai 50 persen itu sudah hebat, tidak seperti beberapa tahun lalu. Bagaimana kondisinya nanti, setelah inpres ?," katanya.
Irfan pun menyimpulkan, efisiensi anggaran belanja baik di APBN dan APBD jangan sampai 'mematikan' sektor usaha atau jasa yang dinilai saat ini tengah kembang kempis.
Sumber: