Komisi II DPR Benarkan Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Maret

Kamis 02-01-2025,17:30 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membenarkan kabar bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025.

Dia mengatakan pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025. "Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, walikota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Kamis 2 Januari 2025. Dengan begitu, menurutnya kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak. BACA JUGA:PKB Siap Sukseskan Seluruh Kebijakan Strategis Prabowo BACA JUGA:PAN Minta Seluruh Pihak Beri Kesempatan dan Dukungan Kepada Prabowo "Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK," katanya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 Februari 2025. Menurut dia, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru. Dia pun belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada Maret 2025, setelah diundur dari bulan Februari 2025. BACA JUGA:PDI Perjuangan Siapkan Langkah Hukum untuk Hasto BACA JUGA:Pakar: Penetapan Hasto jadi Tersangka Pengaruhi Perpolitikan Nasional "Bentuknya Perpres (Peraturan Presiden), bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi di level Presiden," katanya.

Tags : #pkpu #pilkada serentak 2024 #pelantikan #maret 2025 #kpu #kepala daerah

Kategori :

Komisi II DPR Benarkan Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Maret

Terkait

Komisi II DPR Benarkan Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Maret

KPU Tetapkan Paslon 02 Wahyu-Ramzi Unggul di Pilkada Cianjur 2024

Pilkada Serentak: Partisipasi Pemilih di Cianjur Hanya 60 Persen

Jaga Pilkada Serentak di Jabar, PLN UID Jabar Siagakan Lebih Dari Empat Ribu Personil

Prabowo Segera Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Arah Kebijakan Pemerintah

Terpopuler

Kebakaran Kandang Ayam di Cugenang Cianjur, Peternak Rugi 100 Juta Rupiah

Euphoria Anniversary Roofpark 9th: Puncak Perayaan Penuh Kreativitas dan Kolaborasi

Terkini

Kebakaran Kandang Ayam di Cugenang Cianjur, Peternak Rugi 100 Juta Rupiah

Euphoria Anniversary Roofpark 9th: Puncak Perayaan Penuh Kreativitas dan Kolaborasi

Libur Nataru, Pengunjung Objek Wisata Danau Cigunung Tugu Melonjak

Rumah Jurnalis di Cianjur Dibobol Maling, Dua Handphone dan Uang Tunai Rp5 Juta Raib

PHRI Cianjur Sebut Tingkat Hunian Hotel Selama Libur Nataru Turun