Di Cianjur, Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Picu Reaksi Beragam

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP swasta memicu respon beragam di Kabupaten Cianjur.

Meski dianggap sebagai langkah positif untuk pemerataan pendidikan, sejumlah sekolah swasta menyampaikan kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional mereka.

Kepala SMP Al-Azhar Cianjur, C. Saripudin, mengungkapkan kebijakan ini dapat menjadi beban bagi sekolah-sekolah dengan sistem dan kualitas pendidikan yang telah terstandarisasi tinggi.

“Kami memiliki sistem pembelajaran dan program-program berkualitas yang memang membutuhkan biaya operasional besar. Kalau diberlakukan gratis tanpa kejelasan subsidi atau dukungan dari pemerintah, tentu ini akan menjadi tantangan berat, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang sudah mapan,” ujar C. Saripudin, Jumat (30/5).

BACA JUGA:Dugaan Praktik Prostitusi Online, Satpol PP Cianjur dan Tim Gabungan Razia Kos-kosan, Ini Hasilnya!

BACA JUGA:Usaha Korean Cake dari Cianjur yang Lahir di Tengah Pandemi

Saripudin menilai kebijakan tersebut akan lebih tepat jika difokuskan untuk membantu sekolah swasta yang masih berkembang sebagai upaya pemerataan akses pendidikan.

“Saya kira, kalau menyasar sekolah swasta yang masih bertumbuh, kebijakan ini bisa sangat membantu. Tapi kalau semua disamaratakan, bisa jadi kontraproduktif,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Sekolah Swasta Kabupaten Cianjur, Dede Muharamsyah, reaksi pro dan kontra atas kebijakan ini adalah hal yang wajar. Dia menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar sekolah tetap terpenuhi.

“Kalau pemerintah bisa menyesuaikan bantuan operasional sesuai kebutuhan sekolah, tentu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau hanya diberi rata-rata tanpa melihat karakteristik masing-masing sekolah, ini memberatkan,” ungkapnya.

BACA JUGA:Truk Box Tabrak Pohon di Jalan Raya Sukabumi Cianjur

BACA JUGA:Bupati Cianjur Prihatin Soal Kasus Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan

Dede mengatakan, pihaknya akan menunggu kejelasan teknis dari putusan MK tersebut, termasuk apakah akan ada peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah.

“Kami tunggu dulu bagaimana turunan kebijakannya. Apakah ada tambahan dana bos atau skema bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lainnya,” katanya.

Sumber: