Anggota Komisi IV Desak Pemkab Cianjur Evaluasi Menyeluruh Program MBG, Ini Alasannya

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dorongan ini muncul setelah maraknya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah pelajar di Cianjur.

“Jangan sampai menunggu ada kasus dulu baru diperbaiki. Ini kan menyangkut anak-anak kita di Cianjur. Program MBG seharusnya berjalan dengan baik karena tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi, bukan malah menimbulkan masalah,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Cianjur, Diki Ismail saat dihubungi Cianjur Ekspres, Senin 8 September 2025.

Diki mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. "Jangan sampai evaluasi dilakukan setelah muncul kasus, terlebih jika yang menjadi korban adalah para pelajar Cianjur," katanya.

Ia menuturkan, pihaknya sudah mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait segera membentuk tim evaluasi dan tim pengawasan.

BACA JUGA:Lagi, Siswa di Cianjur Diduga Keracunan Usai Santap MBG

BACA JUGA:Belasan Santriwati di Cianjur Alami Gejala Keracunan, Ini Penjelasan Pihak Puskesmas

“Walaupun di setiap dapur sudah ada tim ahli, tapi tetap harus dievaluasi secara menyeluruh. Kami dalam hal ini sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim pengawasan khusus, baik untuk kesehatan maupun gizi. Jangan sampai program ini hanya berjalan formalitas,” tandasnya.

Diki menambahkan, pihaknya juga sudah mengusulkan adanya pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta dapur penyedia MBG. Hal ini diperlukan untuk mengumpulkan data menyeluruh terkait pelaksanaan di lapangan.

“Temuan kami bukan hanya soal kasus keracunan, tapi juga menu makanan yang jauh dari standar gizi. Ada beberapa sekolah yang menunya tidak sesuai dengan isi dan kualitas gizi yang seharusnya. Karena itu, kami meminta evaluasi segera dilakukan,” ujarnya.

Dia juga menanggapi kasus di MAN 1 Cianjur yang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait sumber penyebab keracunan, meskipun pihak kepolisian sudah memeriksa bahan makanan hingga sampel muntahan korban.

BACA JUGA:Polres Cianjur Masih Dalami Penyebab Kasus Keracunan Puluhan Siswa

BACA JUGA:Enam Warga Cibeber Cianjur Keracunan Usai Konsumsi Jamur Tangkil

“Kalau memang terbukti ada dapur umum atau penyedia MBG yang tidak menjalankan regulasi dengan baik, kami minta dievaluasi bahkan diberhentikan. Jangan sampai ini merusak citra pemerintah pusat, Presiden RI, Prabowo Subianto,” kata Diki.

Tak hanya itu, lanjut Diki, DPRD juga menyoroti dugaan adanya perbedaan harga porsi MBG, dari Rp15 ribu yang semestinya menjadi hanya Rp8 ribu. Meski dia mengaku belum mengetahui detail teknisnya, dugaan tersebut menurutnya harus menjadi bahan evaluasi lanjutan.

Sumber: