Soal UHC, Fraksi PKS DPRD Cianjur Pertanyakan Kesiapan Sarana hingga SDM
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Wahyudin.(dok. pribadi/Wahyudin) --
CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Cianjur mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Non Cut Off yang ditargetkan pemerintah daerah dapat terwujud di akhir tahun 2025.
"Tentu ada standar yang harus dipenuhi baik rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya agar bisa terlaksana kerja sama dengan BPJS (Kesehatan,red) ini," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Wahyudin kepada Cianjur Ekspres, Kamis 28 Agustus 2025.
Ditegaskannya, ketika UHC tersebut diberlakukan jangan sampai masyarakat terkendala dalam hal pelayanan kesehatannya.
BACA JUGA:Kemenag Cianjur Siap Sesuaikan Tata Kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji
BACA JUGA:Anggota Komisi I DPRD Cianjur Soroti Fenomena Kepala Desa Didemo Warga
BACA JUGA:Atlet Wushu Cianjur Ukir Prestasi di Kejurnas Indonesia Wushu League 2025
"Apakah masyarakat Cianjur yang misalnya datang ke rumah sakit itu bisa terlayani juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya dia punya penyakit jantung, apakah tersedia alkesnya. Terus perlu perawatan apakah tersedia juga ruangannya. Oh ini ada penyakit khusus, apakah tersedia juga dokter spesialisnya," kata Wahyudin.
Menurutnya, Fraksi PKS belum melihat sejauhmana terkait kesiapan tersebut. Jangan sampai, kata Wahyudin, usia penerapan UHC itu tidak lama atau hanya seumur jagung, lalu kemudian di tahun berikutnya tidak bisa terlaksana karena tidak siap.
"UHC ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Cianjur, mau yang mampu, mau yang tidak mampu," katanya.
Meski demikian, Fraksi PKS mengapresiasi upaya Bupati Cianjur yang telah serius agar UHC Prioritas atau Non Cut Off ini dapat terwujud di tahun 2025.
"Kami sangat berterimakasih kepada Bupati Cianjur yang memang sudah merespon keinginan masyarakat Cianjur untuk terlaksananya UHC dengan melakukan penambahan anggaran," kata Wahyudin.
Sumber:
