Aktivis Gelar Aksi Diam di Depan Kantor Bawaslu Cianjur

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID,JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Aktivis (Setgabpas) Cianjur menggelar aksi diam sambil membentangkan poster di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Selasa  (28/5).

Koordinator Aksi, Hagi Rizky Mijatovic, mengatakan, aksi diam hari ini merupakan aksi yang kedua kalinya dilakukan. Aksi tersebut dilakukan untuk menjawab sebuah ketulian dan juga kebutaan dari Bawaslu dan KPU Cianjur berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan.

"Kami menduga adanya dugaan-dugaan pengkondisian yang terjadi di lapangan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat daerah," katanya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (28/5).

BACA JUGA:Polres Cianjur Bongkar Makam Korban Kasus Dugaan Malapraktik di Sindangbarang

"Kenapa hari ini hanya di Bawaslu? Karena Bawaslu lebih terlihat oleh masyarakat dan harus diketahui oleh masyarakat, bahwa di Bawaslu sendiri terjadi dugaan gratifikasi dan dugaan maladministrasi berkaitan dengan anggaran Bawaslu," sambungnya.

Menurutnya, mengenai dugaan gratifikasi dan dugaan maladministrasi di tubuh Bawaslu Cianjur, perlu disampaikan kepada masyarakat dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

"Kami mempunyai datanya, bahwa Bawaslu (Cianjur) telah melakukan pinjaman uang kepada Bawaslu Depok sebesar Rp1,1 miliar. Ini juga harus dibayarkan sebesar Rp225 juta. Khawatirnya untuk pengembalian berikutnya terjadi dugaan transaksional berikutnya," tuturnya.

BACA JUGA:Menanti Revisi Perda RTRW Cianjur Rampung

Hagi mengungkapkan, sebelumnya telah dilakukan aksi di Bawaslu, KPU dan Pemkab Cianjur berkaitan dengan aturan-aturan yang ada saat ini diantaranya P3K dan ASN diperbolehkan jadi penyelenggara.

"Khawatirnya terjadi dugaan-dugaan pengkondisian, karena ketika ngomong P3K dan ASN lebih condong dekat dengan incumbent arena incumbent mau nyalon lagi," ungkapnya.

Hagi berharap pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Sebab pemimpin sekarang masih banyak PR yang belum selesai.

BACA JUGA:Pemdes Waringinsari Alokasikan DD untuk Pembangunan Infrastruktur

"Rencananya kami akan mendesak Tipikor Polda Jabar untuk melakukan penindakan perihal tersebut," ujarnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Cianjur, Yana Sopyan, mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait dengan tuntutan masa aksi.

Sumber: