Komisi B Desak Pemkab Cianjur Segera Bentuk Satgas Aset Daerah, Ini Alasannya

CIANJUR, DISWAY.ID - Komisi B DPRD Cianjur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Daerah.

Ketua Komisi B DPRD Cianjur, Diki Ismail, mengungkapkan alasan pihaknya mendorong dibentuknya satgas aset daerah karena sampai hari ini belum mendapatkan data yang betul-betul akurat terkait pencatatan aset yang ada di Kabupaten Cianjur. 

Baca Juga: Jabar Komitmen Kembangkan Pencak Silat

"Sebagaimana diketahui, bahwa aset di Kabupaten Cianjur secara peringkat tata kelolanya peringkat ketiga di bawah di Jawa Barat. Artinya kita punya PR besar bahwa segera dibentuknya Satgas Pengamanan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Daerah," katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Cianjur, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, hal ini penting agar mengetahui sejauhmana penggunaan aset daerah betul-betul bermanfaat sehingga kedepannya bisa menjadi salah satu bagian dari potensi penghasil pendapatan asli daerah (PAD).

"Komisi B menilai belum betul-betul maksimal dari mulai pemanfaatan, pengendalian dan pencatatan (aset daerah, red)," ujar Diki.

Baca Juga: Respon Menohok Mahfud MD Data Pribadi Dibocorkan Hacker Bjorka: Saya Tak Ambil Pusing

Bahkan kata Diki, hasil dari rapat beberapa waktu lalu ada beberapa dinas yang tidak tahu bahwa itu merupakan aset milik dinas tersebut dan itu menjadi PR besar. 

"Kami Komisi B sepakat dengan bagian aset (BKAD) serta Bapenda bahwa dua bulan ke depan itu harus terbentuk satgas pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset daerah yang terdiri dari semua OPD," katanya. 

Intinya, jelas Diki, Komisi B nanti akan mengoreksi apakah betul satgas tersebut di November sudah terbentuk dan sejauhmana kinerjanya termasuk data lengkap aset yang disewakan berapa titik. Begitu juga yang dimanfaatkan oleh dinas berapa, baik itu bangunan, kendaraan dan lain sebagainya.

Baca Juga: Susuri Pesisir Maritim di Indonesia, ISBI Bandung Wujudkan Karya Seni Layar Sauh

"Dan yang disewakan ke pihak ketiga berapa, itu harus selesai. Kami targetkan bagian aset sebagai pencatat dan bapenda sebagai tujuan kami kedepannya bisa mendapatkan PAD dari aset itu di November," ucapnya.

Pasalnya saat ini, kata Diki, hasil temuan Komisi B banyak aset daerah yang masih tercecer dan belum tercatat oleh BKAD. 

"Makanya kami konsen terus-terusan koordinasi dengan bagian aset sejauhmana pencatatannya, sejauhmana dinas-dinas yang lain mengetahui bahwa aset ini masih ada," tuturnya.

Sumber: