3.245 Siswa di Haurwangi Cianjur Sudah Sepekan Tak Terima MBG, Ini Alasan SPPG

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Sebanyak 3.245 siswa dari 16 sekolah di wilayah Haurwangi, Kabupaten Cianjur, selama satu pekan tidak menerima jatah Makan Bergizi Gratis (MBG), akibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan pendistribusian.

SPPG yang dikelola Yayasan Indung Ringkang Binangkit (YIRB) Tersebut berhenti mendistribusikan MBG karena anggaran belum turun. 

Kepala Desa Haurwangi, Dede Sopyanudin, yang juga merupakan pemilik Dapur SPPG YIRB di Jalan Raya Bandung, Desa Haurwangi, membenarkan penghentian tersebut.

"Iya, anggarannya belum turun, jadi tidak bisa mengirim makanan. Bahkan masalah serupa juga dialami oleh banyak SPPG lain," katanya saat dihubungi, Minggu (9/11/2025). 

BACA JUGA:Anggota DPRD Sebut Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Cianjur Tembus 80 Persen

BACA JUGA:Program MBG di Cianjur Serap 12.000 Lebih Tenaga Kerja, Turunkan Angka Pengangguran

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik, menyampaikan keprihatinannya dan melontarkan kritik keras. Menurut Hendra, kondisi ini sangat memprihatinkan dan seharusnya tidak terjadi, sebab MBG adalah salah satu program strategis nasional.

"Ini pasti kesalahan di manajemen Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Hendra. 

Ia menjelaskan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah standby. Mengutip informasi yang beredar di media, Hendra menyebutkan bahwa sistem terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini adalah menyalurkan anggaran ke virtual akun SPPG untuk 10 hari ke depan.

"Jadi gak ada lagi alasan Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak punya dana untuk belanja dan memasak, karena anggarannya sudah dikirim terlebih dahulu oleh BGN," katanya. 

BACA JUGA:Target Sertifikasi Dapur MBG di Kabupaten Cianjur Terancam Molor

BACA JUGA:HMI Cianjur Nyatakan Mosi Tidak Percaya, Desak Bupati dan Wabup Evaluasi Program MBG

Hendra khawatir isu ini akan menyesatkan publik, seolah-olah BGN yang menahan pencairan dana. Padahal, menurutnya, fakta di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya, yaitu SPPG belum menyelesaikan administrasi pelaporan dan permohonan anggaran ke BGN.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tersendatnya proses ini antara lain, Sumber Daya Manusia (SDM) di SPPG yang tidak mumpuni, Kurang teliti dan kurangnya disiplin dalam membuat laporan dan pengadministrasian, Adanya ketidaksesuaian pelaporan secara data dan Ketidakharmonisan antara Kepala SPPG dan Perwakilan Yayasan/Mitra.

Sumber: