SK Bupati Cianjur Soal HET Gas Elpiji 3 Kg Dinilai Tak Pro Rakyat

CIANJUR, CIANJUREKSPRES - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat menilai Bupati Cianjur Herman Suherman lebih pro terhadap pengusaha dari pada rakyat. Hal itu terlihat dengan keluarnya SK bupati soal penyesuaian harga gas LPG 3 kg atau gas melon.

Ketua DPD YLPKN Provinsi Jawa Barat, Hendra Malik mengatakan, kenaikan HET LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Cianjur kurang tepat dilakukan saat ini.

“Karena ini sangat bertentangan dengan upaya pemerintah pusat yang berupaya menjaga daya beli masyarakat yang baru saja terdampak akibat pandemi Covid-19,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Rabu (22/2).

BACA JUGA:Optimisme 2023! Simak Faktor Pendorong Keberlanjutan Kinerja Impresif BRI

Padahal, lanjut dia, untuk tetap menjaga daya beli, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN ratusan triliun buat subsidi LPG 3 kg.

"Sangat keterlaluan jika Pemerintah Daerah justru menaikkan harga LPG 3 kg yang notabene merupakan barang yang disubsidi oleh pemerintah,” ujar Hendra.

Namun yang pasti, kata dia, kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Cianjur ini sangat tidak pro terhadap rakyat pengguna LPG 3 kg.

BACA JUGA:Lampaui Target, Penjualan SBR012 oleh BRI Sentuh Rp2,1 Triliun

"Terkesan  kebijakan kenaikan HET ini hanya mementingkan pengusaha saja tanpa berpikir dampaknya kepada masyarakat terutama masyarakat tidak mampu. Berarti bupati lebih pro terhadap pengusaha dari pada ke rakyatnya,” kata Hendra.

Hendra menilai, kenaikan HET bisa dipastikan akan menambah beban hidup masyarakat, termasuk juga UMKM yang tengah bangkit dari keterpurukan pasca Covid-19.

"Untuk itu, saya meminta kepada Pemda Kabupaten Cianjur untuk membatalkan kebijakan tersebut daripada nanti menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” ujar Hendra.

Lanjut Hendra, mengingat masyarakat Kabupaten Cianjur setelah menghadapi badai Covid-19, dilanjut badai kenaikan harga sembako kemudian diterjang gempa bumi, sekarang malah ditambah lagi bencana kenaikan harga LPG 3kg.

"Jadi, pemerintah seharusnya bisa all out untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Bukan kah kepentingan masyarakat di atas segalanya, atau mungkin ada tagline yang lain,” katanya.

"Bagaimana Cianjur mau bangkit, kalau semua komoditas harganya naik dan masyarakat tidak sanggup untuk membelinya,” tambahnya.

Sumber: